This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Senin, 25 Februari 2013

PLTD Kembung Luar Diresmikan Bupati


Bengkalis, utusanriau.com — Bupati Bengkalis H Herliyan Saleh secara resmi mengoperasikan PLTD Program Nasional Pemberdayaan Mayarakat (PNPM) Mandiri desa Kembung Luar, Senin (24/9). Pengoperasian sekaligus peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati itu turut dihadiri perangkat desa Kembung Luar dan masyarakat desa.

Bupati dalam sambutannya mengatakan, Pemkab Bengkalis sangat respon dengan upaya yang dilakukan pemerintah desa Kembung Luar, dalam menarik peluang besar disektor bidang usaha dan incam rumahan. Karena dengan kebardaan PLTD dengan kapasitas 250 KVA ini, tentunya masyarakat dan dunia usaha rumahan bisa menikmatinya.

“Desa Kembung luar sekarang bisa menikmati terangnya aliran listrik dan masyarakatnya bis membuat usaha sendiri semacam home indutri yang tujuannya menambah incam rumahan atau keluarga, saya janji untuk menganggarkan satu diesel lagi untuk Desa Kembung Luar,” kata H Herliyan Saleh di sela-sela peresmian PLTD PNPM Mandiri.

Terpisah, Kepala BPMPD Kabupaten Bengkalis H. Eduar mengutarakan, PLTD dari PNPM Mandiri pedesaan berkekuatan 250 KVA itu mampu melayani sekitar 246 kepala keluarga atau rumah tangga. Program itu dikemas pemerintah pusat, namun pada pelaksanaan BPMDP berupaya melakukan sharing dari dana APBN dan APBD Bengkalis.

Dikatakannya, sharing dana itu diperoleh sebesar Rp 328 juta, dan ditambah dengan swadaya masyarakat kembung luar sebesar Rp 400 juta, sehingga Kembung Luar mampu membeli 1 unit PLTD untuk penerangan masyarakat desa.

“Masalah operasional itu langsung diserahkan ke masyarakat dan desa. Kita sudah serahkan dokumen serta sistem pengelolaannya. Sehingga harapan kita desa tidak gelap lagi, karena selama ini Desa Kembung Luar merupakan salah satu desa yang jauh dari jangkauan listrik PLN,” paparnya.

Ia menambahkan, mesin PLTD itu berada didusun Sungai Linau. Desa Kembung luar juga tercatat sebagai desa yang memiliki swadaya tinggi, sehingga hasil yang didapat sangat besar.

”Kita berharap desa lainnya juga mengikuti. Alhamdulillah respon pak Bupati sangat besar, malah berjanji akan menambah 1 unit mesin lagi, karena mesin PLTD yang ada saat ini hanya mampu beroperasi 12 jam, dan diharapkan tahun mendatang bisa 24 jam,” tandasnya. (riko)

Wakil Bupati Bengkalis Buka FGD PNPM Mandiri



Riauterkini-BENGKALIS- Wakil Bupati Bengkalis Suayatno, secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) terkait berbagai persoalan tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Rabu (5/9/12).

Kegiatan dilaksanakan di Aula Rapat Lantai IV Kantor Bupati Bengkalis tersebut, dihadiri Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dari Sekretariat Wakil Presiden RI. Sementara itu, sebagai peserta diskusi PNPM Mandiri, diikuti sejumlah kepala kantor/ badan/ instansi terkait dan seluruh Camat se-Kabupaten Bengkalis, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Mengambil tema “Kajian Kesiapan Pemerintah Daerah terhadap Desentralisasi PNPM Mandiri” tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Bengkalis Suayatno di dalam arahannya mengatakan, dengan terselenggaranya FGD tentang kesiapan Pemerintah Daerah terhadap pelimpahan pengelolaan PNPM Mandiri. Dirinya berharap akan membuka wawasan dan pengetahuan mengenai kesiapan pengelolaan PNPM Mandiri di Kabupaten Bengkalis.

“Kabupaten Bengkalis sudah merasakan kontribusi dari program PNPM Mandiri ini. Dari pembangunan infrastruktur di desa maupun perkotaan, kemudian penguatan ekonomi kerakyatan serta kegiatan sosial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kreatifitas masyarakat yang kurang mampu,” ujarnya di hadapan hadirin seperti dikutip dari release Humas Pemkab Bengkalis kepada riauterkini.com, Rabu (5/9/12).

Disampaikan Suayatno, keberadaan program PNPM Mandiri merupakan upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, serta kondusif untuk perkembangan modal sosial masyarakat di masa mendatang.

“Melalui program PNPM Mandiri ini, masyarakat diajak merancang dan menyetujui agenda pembangunan mereka sendiri. Masyarakat dapat mengusulkan kegiatan pembangunan berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak dan disesuaikan untuk memecahkan masalah kemiskinan yang dialami,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan Suayatno, dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, sejauh ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis melakukan sejumlah program. Diantaranya, Program Pemberdayaan Desa (PPD) sejak 2005 lalu bekerja sama dengan Pemprov Riau memberikan Dana Simpan Pinjam kepada masyarakat senilai Rp 500 juta perdesa.

Kemudian, 2011 Pemkab Bengkalis memperluas program PPD tersebut dengan masuk ke seluruh desa/kelurahan dengan alokasi anggaran Rp 1 milyar perdesa, dan direncanakan terus dialokasikan hingga 4 tahun ke depan. Selanjutnya, program Instruksi Bupati (Inbup) atau dikenal dengan program penguatan infrastruktur pedesaan, dimulai tahun 2012 ini dimana setiap desa dianggarkan Rp 1 milyar.

“Selain itu Pemkab Bengkalis juga melakukan Program Alokasi Dana Desa atau ADD, dimulai sejak 2011 lalu dan di 2012 ini dialokasikan setiap desa hingga mencapai Rp 1,3 milyar,” kata Suayatno lagi.

Sambung Suayatno, mengingat pengintegrasian menjadi kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan, maka sangat penting harus adanya koordinasi atau membangun kesepahaman pelaku masyarakat dan DPRD serta mendorong DPRD untuk memberi dukungan politis dan regulasi untuk penguatan.

“PNPM Mandiri di Kabupaten Bengkalis sudah berjalan enam tahun. Sehingga muncul beberapa pertanyaan. Mau kemanakah program-program ini ke depan? Sementara di daerah sudah berjalan program yang hampir serupa dengan alokasi dana ke desa yang besar,” ungkapnya.***(dik)