Wakil Bupati Bengkalis Buka FGD PNPM Mandiri

Riauterkini-BENGKALIS- Wakil Bupati Bengkalis Suayatno, secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) terkait berbagai persoalan tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Rabu (5/9/12).

Kegiatan dilaksanakan di Aula Rapat Lantai IV Kantor Bupati Bengkalis tersebut, dihadiri Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dari Sekretariat Wakil Presiden RI. Sementara itu, sebagai peserta diskusi PNPM Mandiri, diikuti sejumlah kepala kantor/ badan/ instansi terkait dan seluruh Camat se-Kabupaten Bengkalis, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Mengambil tema “Kajian Kesiapan Pemerintah Daerah terhadap Desentralisasi PNPM Mandiri” tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Bengkalis Suayatno di dalam arahannya mengatakan, dengan terselenggaranya FGD tentang kesiapan Pemerintah Daerah terhadap pelimpahan pengelolaan PNPM Mandiri. Dirinya berharap akan membuka wawasan dan pengetahuan mengenai kesiapan pengelolaan PNPM Mandiri di Kabupaten Bengkalis.

“Kabupaten Bengkalis sudah merasakan kontribusi dari program PNPM Mandiri ini. Dari pembangunan infrastruktur di desa maupun perkotaan, kemudian penguatan ekonomi kerakyatan serta kegiatan sosial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kreatifitas masyarakat yang kurang mampu,” ujarnya di hadapan hadirin seperti dikutip dari release Humas Pemkab Bengkalis kepada riauterkini.com, Rabu (5/9/12).

Disampaikan Suayatno, keberadaan program PNPM Mandiri merupakan upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, serta kondusif untuk perkembangan modal sosial masyarakat di masa mendatang.

“Melalui program PNPM Mandiri ini, masyarakat diajak merancang dan menyetujui agenda pembangunan mereka sendiri. Masyarakat dapat mengusulkan kegiatan pembangunan berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak dan disesuaikan untuk memecahkan masalah kemiskinan yang dialami,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan Suayatno, dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, sejauh ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis melakukan sejumlah program. Diantaranya, Program Pemberdayaan Desa (PPD) sejak 2005 lalu bekerja sama dengan Pemprov Riau memberikan Dana Simpan Pinjam kepada masyarakat senilai Rp 500 juta perdesa.

Kemudian, 2011 Pemkab Bengkalis memperluas program PPD tersebut dengan masuk ke seluruh desa/kelurahan dengan alokasi anggaran Rp 1 milyar perdesa, dan direncanakan terus dialokasikan hingga 4 tahun ke depan. Selanjutnya, program Instruksi Bupati (Inbup) atau dikenal dengan program penguatan infrastruktur pedesaan, dimulai tahun 2012 ini dimana setiap desa dianggarkan Rp 1 milyar.

“Selain itu Pemkab Bengkalis juga melakukan Program Alokasi Dana Desa atau ADD, dimulai sejak 2011 lalu dan di 2012 ini dialokasikan setiap desa hingga mencapai Rp 1,3 milyar,” kata Suayatno lagi.

Sambung Suayatno, mengingat pengintegrasian menjadi kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan, maka sangat penting harus adanya koordinasi atau membangun kesepahaman pelaku masyarakat dan DPRD serta mendorong DPRD untuk memberi dukungan politis dan regulasi untuk penguatan.

“PNPM Mandiri di Kabupaten Bengkalis sudah berjalan enam tahun. Sehingga muncul beberapa pertanyaan. Mau kemanakah program-program ini ke depan? Sementara di daerah sudah berjalan program yang hampir serupa dengan alokasi dana ke desa yang besar,” ungkapnya.***(dik)